JAKARTA, LAMPUNG.ONLINE — Sebanyak 14.324 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan rangkaian demonstrasi di sejumlah kawasan Jakarta Pusat pada Rabu (28/10/2026). Pengamanan dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, ketika mahasiswa dijadwalkan menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Akhmadi menyampaikan jumlah tersebut mencakup personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait.
Meski jumlah keseluruhan personel telah diumumkan, rincian pembagian personel berdasarkan masing-masing institusi maupun jumlah petugas di setiap titik aksi belum dijelaskan dalam laporan yang menjadi rujukan berita ini.
Empat Titik Demonstrasi di Jakarta
Berdasarkan informasi kepolisian yang dipublikasikan melalui akun TMC Polda Metro Jaya, aksi penyampaian pendapat dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.
Empat kawasan yang menjadi perhatian pengamanan adalah:
- Gedung DPR/MPR RI. Kawasan parlemen menjadi salah satu titik utama penyampaian aspirasi mahasiswa.
- Bundaran Hotel Indonesia (HI). Kawasan pusat kota yang dijadwalkan menjadi lokasi aksi, termasuk aksi kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komite SADAR.
- Monumen Nasional (Monas). Salah satu kawasan yang masuk dalam antisipasi pengamanan dan pengaturan lalu lintas.
- Tugu Tani. Kawasan lain yang diperkirakan terdampak aktivitas demonstrasi.
Kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Pengaturan arus kendaraan akan menyesuaikan kondisi di lapangan, termasuk perkembangan jumlah massa dan kepadatan lalu lintas.
Masyarakat yang hendak melintasi kawasan tersebut diimbau mempertimbangkan jalur alternatif, mengatur waktu perjalanan, serta mengikuti arahan petugas.
Komite SADAR Bawa Lima Kelompok Tuntutan
Salah satu kelompok yang dijadwalkan menggelar aksi adalah Komite SADAR, yang melibatkan elemen badan eksekutif mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi.
Dalam pemberitaan mengenai rencana aksi, kelompok kampus yang disebut antara lain BEM Universitas Indonesia (UI), KM Institut Teknologi Bandung (ITB), SEMA Universitas Gadjah Mada (UGM), BEM Universitas Diponegoro (Undip), EM Universitas Brawijaya (UB), BEM KM Universitas Negeri Semarang (Unnes), BEM Universitas Airlangga (Unair), dan Aliansi BEM se-Universitas Padjadjaran (Unpad).
Daftar tersebut merujuk pada kelompok yang disebut dalam rencana aksi, bukan konfirmasi bahwa seluruh kampus telah mengirimkan peserta atau bahwa seluruh perwakilannya sudah berada di lokasi.
Komite SADAR membawa lima kelompok tuntutan utama, yaitu:
- Bencana ekologis dan tanggung jawab korporasi. Mahasiswa mendesak penetapan status bencana nasional untuk persoalan bencana ekologis, pertanggungjawaban korporasi yang dinilai terkait, serta pembenahan tata kelola lahan.
- Anggaran negara untuk kepentingan rakyat. Mereka menyoroti penggunaan APBN dan meminta agar anggaran lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
- Pendidikan dan layanan dasar. Tuntutan mencakup penurunan biaya pendidikan, pemerataan layanan dasar, dan penyediaan lapangan kerja yang berkualitas.
- Penegakan hukum dan pemberantasan KKN. Mahasiswa mendesak penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Kebebasan sipil dan HAM. Mereka menyuarakan perlindungan kebebasan berpendapat, penegakan hak asasi manusia, dan penolakan terhadap militerisasi ruang sipil.
Tuntutan tersebut merupakan sikap kelompok mahasiswa dan tidak dapat diartikan sebagai kebijakan yang telah disetujui pemerintah.
Pengamanan dan Dampak Lalu Lintas
Pengerahan ribuan personel gabungan menunjukkan besarnya kesiapan pengamanan yang disiapkan untuk mengantisipasi demonstrasi di sejumlah kawasan ibu kota.
Kepolisian juga mengimbau peserta aksi agar menyampaikan pendapat secara tertib, menjaga fasilitas umum, dan menghormati hak masyarakat lain yang tetap menjalankan aktivitas.
Hingga informasi yang dirujuk dalam berita ini dipublikasikan, belum tersedia rincian terverifikasi mengenai jumlah demonstran yang benar-benar hadir di setiap titik, distribusi 14.324 personel per lokasi, ataupun jumlah peserta yang berasal dari Lampung.
Karena itu, jumlah personel pengamanan tidak dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah demonstran. Perkembangan jumlah massa dan kondisi lalu lintas tetap perlu mengikuti laporan terbaru dari petugas dan media di lapangan.
Aji Nugroho, S.Pd.
Tim Redaksi.
