BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG.ONLINE — Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menegaskan penerapan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh personel Polri di wilayah Lampung. Ketentuan tersebut berlaku tidak hanya saat anggota bertugas, tetapi juga ketika berada di luar lingkungan kerja dan di luar jam dinas.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026. Aturan tersebut berlaku bagi seluruh jajaran kepolisian, mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek.
Kabidhumas Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari menegaskan bahwa seluruh personel di lingkungan Polda Lampung wajib mematuhi ketentuan tersebut.
Dengan demikian, larangan itu juga berlaku bagi anggota kepolisian yang bertugas di berbagai wilayah Lampung, termasuk Bandar Lampung, Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan kabupaten/kota lainnya.
Berlaku di Luar Jam Kerja
Larangan penggunaan vape tersebut tidak terbatas pada lingkungan kantor kepolisian. Personel Polri tetap dilarang menggunakan rokok elektrik meskipun sedang tidak menjalankan tugas kedinasan.
Selain mengatur personel, Polda Lampung juga menerapkan larangan penggunaan vape bagi tamu atau pengunjung yang berada di lingkungan kantor kepolisian.
Pengunjung yang kedapatan menggunakan vape akan ditegur dan diminta mematikan serta menyimpan perangkatnya.
Penerapan ketentuan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian menjaga lingkungan kerja sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik.
Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika melalui Vape
Penerbitan surat edaran tersebut berkaitan dengan kekhawatiran terhadap penyalahgunaan rokok elektrik sebagai media konsumsi narkotika.
Perangkat vape terdiri atas alat elektronik, cartridge atau wadah cairan, serta liquid yang dipanaskan untuk menghasilkan aerosol. Dalam praktik penyalahgunaan, cairan yang dimasukkan ke perangkat tersebut dapat disamarkan sehingga sulit dikenali hanya dari tampilan fisiknya.
Salah satu zat yang menjadi perhatian adalah etomidate. Zat ini dikenal sebagai obat anestesi, tetapi telah masuk dalam klasifikasi Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.
Polri menilai perangkat vape berpotensi dimanfaatkan untuk mengonsumsi zat terlarang yang disamarkan sebagai cairan rokok elektrik.
Karena itu, kebijakan larangan internal tersebut dimaksudkan sebagai langkah pencegahan sekaligus pengawasan terhadap personel kepolisian.
Pelanggaran Dapat Berujung Sanksi Disiplin hingga Pidana
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa konsekuensi pelanggaran disesuaikan dengan jenis pelanggarannya.
Personel yang menggunakan vape dengan cairan yang tidak terbukti mengandung narkotika dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan internal Polri.
Sementara itu, apabila penggunaan vape terbukti melibatkan cairan yang mengandung narkotika, personel yang bersangkutan dapat diproses secara pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, terdapat perbedaan antara pelanggaran terhadap ketentuan internal penggunaan vape dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Bukan Larangan Vape bagi Seluruh Masyarakat
Meski kebijakan ini menjadi perhatian publik, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 secara khusus mengatur personel di lingkungan Polri.
Aturan tersebut tidak serta-merta menjadi larangan nasional bagi seluruh masyarakat untuk menggunakan rokok elektrik.
Polri juga disebut telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta menyampaikan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengkaji persoalan penggunaan vape.
Namun, rekomendasi dan kajian tersebut merupakan proses tersendiri dan tidak dapat disamakan dengan keputusan pelarangan vape bagi masyarakat umum.
Dengan berlakunya surat edaran Kapolri, seluruh personel kepolisian di Lampung kini wajib mengikuti ketentuan tersebut, termasuk ketika berada di luar jam kerja maupun di luar lingkungan kantor.
Sumber: Keterangan Kabidhumas Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari; keterangan resmi Polri mengenai Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026.
Aji Nugroho, S.Pd.
Tim Redaksi.
