Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) kembali membuka harapan bagi jutaan keluarga Indonesia. Bagi orang tua yang selama ini harus menghitung biaya pendidikan anak dengan penghasilan terbatas, kebijakan tersebut tentu menjadi kabar yang dinantikan. Kuliah tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlalu mahal untuk dijangkau.
Namun, ada satu hal yang perlu kita pastikan sejak awal: kuliah gratis bukan sekadar menghapus angka tagihan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Lebih dari itu, negara harus memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang adil untuk masuk perguruan tinggi, menyelesaikan pendidikan, dan memperoleh layanan akademik yang berkualitas.
Jika hanya berfokus pada pembebasan biaya tanpa memikirkan keberlanjutan kampus, kebijakan ini berisiko menjadi program yang menarik di atas kertas, tetapi menyisakan persoalan dalam pelaksanaannya.
Dari Arahan Presiden Menuju Perumusan Kebijakan
Rencana pendidikan tinggi gratis mulai mendapat perhatian serius setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran pemerintah untuk menyiapkan kebijakan pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
Pada 22 September 2026, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyampaikan bahwa penghitungan kebutuhan pembiayaan mahasiswa di seluruh PTN telah dilakukan. Pemerintah juga mulai memetakan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi dan jumlah mahasiswa sebagai dasar penyusunan skema kebijakan.
Sehari kemudian, sejumlah alternatif pelaksanaan dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka. Opsi yang muncul antara lain penerapan untuk seluruh mahasiswa, dimulai dari mahasiswa baru, atau diprioritaskan kepada kelompok sosial-ekonomi tertentu, termasuk kelompok desil 4. Pemerintah juga mempertimbangkan penerapan secara bertahap pada 2027 hingga 2029.
Namun, sampai 7 November 2026, kebijakan tersebut belum memiliki skema final. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Khairul Munadi, pada 2 November menyatakan bahwa pemerintah masih mengkaji kebutuhan anggaran, kemungkinan tahapan pelaksanaan, serta masukan dari pimpinan perguruan tinggi.
Artinya, masyarakat sudah boleh berharap, tetapi belum dapat menganggap program kuliah gratis sebagai kebijakan yang siap didaftarkan atau berlaku bagi seluruh mahasiswa.
Rp93,7 Triliun: Besarnya Harapan, Besarnya Tanggung Jawab
Salah satu angka yang menarik perhatian dalam pembahasan ini adalah estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp93,7 triliun.
Angka tersebut diberitakan sebagai hitungan awal kebutuhan pembiayaan apabila program kuliah gratis mencakup sekitar 2,8 juta mahasiswa PTN. Angka ini memberi gambaran bahwa membebaskan biaya pendidikan tinggi bukan pekerjaan kecil. Pemerintah harus menyiapkan pembiayaan dalam skala yang sangat besar dan berkelanjutan.
Tentu, angka Rp93,7 triliun tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai anggaran resmi yang telah disahkan. Pemerintah masih membahas cakupan penerima, komponen biaya yang ditanggung, dan mekanisme pembiayaan perguruan tinggi.
Di sinilah publik perlu bersikap kritis. Dari mana pembiayaan itu berasal? Apakah pemerintah akan memberikan subsidi langsung kepada kampus? Apakah seluruh UKT akan ditanggung, termasuk kelompok mahasiswa yang selama ini membayar UKT tinggi? Bagaimana dengan biaya pendidikan lain yang tidak termasuk UKT?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pendidikan gratis. Justru, itu merupakan bagian dari upaya memastikan kebijakan yang baik tidak berhenti sebagai janji.
Jangan Sampai UKT Gratis, tetapi Kualitas Kampus Menurun
Perguruan tinggi tidak hanya membutuhkan mahasiswa yang mampu membayar biaya kuliah. Kampus juga membutuhkan dosen yang sejahtera, laboratorium yang memadai, perpustakaan yang berkembang, fasilitas pembelajaran, penelitian, dan layanan akademik yang berjalan dengan baik.
Selama ini, UKT menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di PTN. Apabila sumber tersebut dikurangi atau dihapus, pemerintah harus memastikan ada mekanisme pengganti yang memadai.
Jangan sampai mahasiswa memang tidak lagi menerima tagihan UKT, tetapi kampus justru menghadapi keterbatasan anggaran untuk memperbaiki fasilitas, membiayai praktikum, mengembangkan penelitian, atau meningkatkan kualitas pembelajaran.
Pendidikan gratis tidak boleh dibayar dengan penurunan mutu pendidikan.
Karena itu, pembebasan UKT harus disertai skema kompensasi yang jelas kepada perguruan tinggi. Pemerintah perlu menghitung kebutuhan berdasarkan karakteristik kampus, jumlah mahasiswa, program studi, kebutuhan laboratorium, serta standar layanan pendidikan.
Kampus dengan program studi teknik, kesehatan, atau bidang yang membutuhkan fasilitas praktikum tentu memiliki struktur pembiayaan yang berbeda dengan program studi yang tidak memerlukan fasilitas serupa. Kebijakan yang seragam tanpa memperhitungkan kebutuhan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan baru.
Keadilan Tidak Selalu Berarti Semua Orang Mendapatkan Hal yang Sama
Salah satu opsi yang pernah dibahas pemerintah adalah memprioritaskan mahasiswa dari kelompok ekonomi tertentu. Opsi ini layak diperhatikan karena persoalan utama akses pendidikan tinggi masih berkaitan erat dengan kemampuan ekonomi keluarga.
Kemdiktisaintek pada September 2026 menyampaikan bahwa kelompok desil 1 hingga 4 telah memperoleh dukungan beasiswa. Kementerian juga menyebut mahasiswa yang mendapatkan afirmasi dengan kontribusi biaya sangat rendah hingga tanpa biaya telah mencapai lebih dari 28 persen di PTN.
Data tersebut menunjukkan bahwa dukungan bagi mahasiswa kurang mampu sebenarnya sudah berjalan. Tantangannya adalah memperluas jangkauan, memperbaiki ketepatan sasaran, dan memastikan tidak ada calon mahasiswa yang tertinggal karena persoalan administrasi maupun keterbatasan informasi.
Menurut saya, prinsip keadilan perlu menjadi dasar dalam menentukan penerima manfaat. Mahasiswa dari keluarga tidak mampu harus menjadi prioritas, tetapi pemerintah juga perlu memperhatikan kelompok keluarga yang tidak tergolong miskin secara administratif namun tetap kesulitan membayar biaya pendidikan.
Ada keluarga yang tidak masuk kategori penerima bantuan sosial, tetapi penghasilannya habis untuk kebutuhan sehari-hari. Ada pula orang tua yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap. Mereka mungkin tidak tercatat sebagai kelompok paling miskin, tetapi biaya kuliah tetap menjadi beban yang berat.
Oleh karena itu, sistem penentuan penerima tidak boleh hanya bergantung pada satu indikator. Data sosial-ekonomi perlu dipadukan dengan verifikasi kondisi keluarga dan mekanisme keberatan yang mudah diakses.
Bagaimana Nasib KIP Kuliah?
Pemerintah juga perlu menjelaskan hubungan antara rencana kuliah gratis dan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
KIP Kuliah selama ini menjadi salah satu instrumen penting untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi lulusan sekolah menengah dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Program tersebut mencakup pembebasan biaya pendidikan sesuai ketentuan serta bantuan biaya hidup bagi penerima yang memenuhi persyaratan.
Jika kebijakan kuliah gratis diterapkan, apakah KIP Kuliah akan tetap berjalan? Apakah penerima KIP Kuliah akan menjadi bagian dari program baru? Atau justru sistem bantuan pendidikan akan diintegrasikan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan?
Pemerintah harus memberikan kejelasan. Jangan sampai calon mahasiswa menunda pendaftaran bantuan karena menunggu program baru yang belum memiliki kepastian.
Selama belum ada perubahan resmi, KIP Kuliah tetap menjadi jalur bantuan yang dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jangan Melupakan Perguruan Tinggi Swasta
Persoalan lain yang juga patut dibicarakan adalah posisi perguruan tinggi swasta (PTS).
Tidak semua calon mahasiswa memiliki kesempatan masuk PTN. Keterbatasan daya tampung, lokasi, pilihan program studi, dan hasil seleksi membuat banyak lulusan sekolah menengah melanjutkan pendidikan ke PTS.
Jika kebijakan kuliah gratis hanya berfokus pada PTN, pemerintah perlu memikirkan bagaimana memastikan kesempatan pendidikan tinggi tetap terbuka bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di PTS.
PTS juga menjadi bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional. Banyak kampus swasta beroperasi dengan mengandalkan pembayaran mahasiswa untuk membiayai kegiatan akademik dan operasional. Perubahan kebijakan pembiayaan di PTN dapat memengaruhi pilihan calon mahasiswa, terutama jika selisih biaya antara PTN dan PTS semakin jauh.
Bukan berarti pemerintah harus serta-merta menggratiskan seluruh PTS. Namun, perlu ada pembahasan mengenai afirmasi, beasiswa, kemitraan, dan dukungan pembiayaan bagi mahasiswa kurang mampu yang diterima di perguruan tinggi swasta.
Tujuan akhirnya bukan sekadar membuat PTN menjadi gratis, melainkan memastikan anak Indonesia tidak kehilangan kesempatan kuliah hanya karena keterbatasan ekonomi.
Apa Artinya bagi Calon Mahasiswa di Lampung?
Bagi masyarakat Lampung, wacana ini memiliki arti yang cukup besar. Daerah ini memiliki sejumlah perguruan tinggi negeri, seperti Universitas Lampung, UIN Raden Intan Lampung, Politeknik Negeri Lampung, dan Institut Teknologi Sumatera.
Keberadaan kampus-kampus tersebut menjadi peluang bagi lulusan SMA, SMK, dan madrasah untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus selalu pergi ke luar daerah.
Namun, akses pendidikan tidak berhenti pada tersedianya kampus. Calon mahasiswa dari kabupaten yang jauh dari pusat pendidikan masih harus mempertimbangkan biaya transportasi, tempat tinggal, makan, perangkat belajar, hingga kebutuhan praktikum.
Di sinilah pentingnya membedakan antara kuliah gratis dan pendidikan tinggi yang benar-benar terjangkau.
Pembebasan UKT tentu akan membantu. Akan tetapi, bagi mahasiswa yang harus merantau dari Tulang Bawang, Mesuji, Way Kanan, Lampung Barat, atau wilayah lainnya, biaya hidup tetap menjadi persoalan.
Pemerintah daerah juga dapat mengambil peran melalui beasiswa, bantuan biaya pendidikan, kerja sama dengan perguruan tinggi, serta penyediaan informasi seleksi dan bantuan pendidikan hingga tingkat kampung.
Jangan sampai anak-anak di daerah hanya mengetahui kabar kuliah gratis dari media sosial, tetapi tidak memahami jalur masuk, persyaratan, dan bantuan yang sebenarnya dapat mereka akses.
Ukuran Keberhasilan Bukan Banyaknya Mahasiswa yang Bebas UKT
Pada akhirnya, keberhasilan program kuliah gratis tidak cukup diukur dari jumlah mahasiswa yang dibebaskan dari pembayaran UKT.
Ada beberapa hal yang menurut saya harus menjadi ukuran keberhasilannya.
- Meningkatnya jumlah anak dari keluarga kurang mampu yang berhasil masuk perguruan tinggi.
- Berkurangnya mahasiswa yang berhenti kuliah karena persoalan biaya.
- Terjaminnya kualitas pembelajaran dan fasilitas kampus setelah perubahan skema pembiayaan.
- Adanya transparansi anggaran dan mekanisme penerima manfaat yang dapat diawasi masyarakat.
- Terbukanya kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat di daerah, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat perkotaan.
Pemerintah juga perlu menerbitkan petunjuk teknis yang mudah dipahami. Informasi mengenai siapa yang berhak, biaya apa yang ditanggung, bagaimana mekanisme pendaftaran, dan kapan program dimulai harus disampaikan secara terbuka.
Jangan sampai kebijakan sebesar ini justru menimbulkan kebingungan karena informasi yang beredar lebih cepat daripada aturan resminya.
Kuliah Gratis Harus Menjadi Investasi Jangka Panjang
Pendidikan tinggi bukan sekadar urusan mendapatkan gelar. Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan, mengembangkan ilmu pengetahuan, membangun keterampilan, dan memperluas kesempatan hidup.
Karena itu, saya memandang rencana kuliah gratis sebagai peluang penting untuk memperbaiki akses pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, peluang tersebut harus disertai perencanaan yang matang dan keberanian pemerintah untuk menjamin pembiayaannya dalam jangka panjang.
Negara tidak cukup hanya hadir ketika mahasiswa membayar UKT. Negara juga harus hadir ketika kampus membutuhkan fasilitas, dosen membutuhkan kesejahteraan, mahasiswa membutuhkan dukungan hidup, dan masyarakat membutuhkan akses pendidikan yang setara.
Kuliah gratis seharusnya bukan hanya membuat mahasiswa tidak membayar, tetapi memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar karena keadaan ekonomi keluarganya.
Sebab, pendidikan yang benar-benar merdeka bukanlah pendidikan yang sekadar menghilangkan biaya, melainkan pendidikan yang membuka kesempatan bagi setiap orang untuk bertumbuh dan menentukan masa depannya.
Aji Nugroho, S.Pd.
Silfa Khoerul Zakiah, S.Pd.
