LAMPUNG.ONLINE — Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mendalami dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkaitan dengan dua perusahaan perkebunan, yakni PT Gunung Madu Plantations (GMP) di Lampung Tengah dan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) di Kabupaten Mesuji.
Dalam penanganan perkara tersebut, kebakaran di area PT GMP dilaporkan mencapai sekitar 222 hektare. Sementara itu, kasus yang berkaitan dengan PT BSMI turut menjadi perhatian setelah muncul laporan mengenai pendudukan lahan dan dugaan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Pol. Heri Rusyaman menyampaikan bahwa penyidik mendalami kedua perkara tersebut untuk mengetahui penyebab kebakaran serta kemungkinan adanya unsur pelanggaran hukum.
Delapan Titik Api di Area PT GMP
Kasus kebakaran di wilayah PT GMP menjadi perhatian setelah ditemukan sejumlah titik api pada Agustus 2026.
Berdasarkan keterangan Polda Lampung yang diberitakan pada 19 September 2026, kebakaran berlangsung pada 19 hingga 28 Agustus 2026. Terdapat delapan titik kebakaran dengan luas area yang diperiksa diperkirakan mencapai 222 hektare.
Penyidik telah meminta keterangan dari pihak perusahaan. Pemeriksaan juga diarahkan untuk mengetahui kesiapan perusahaan dalam mencegah dan menangani kebakaran di wilayah perkebunannya.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain ketersediaan peralatan pemadam, sumber air, embung, serta langkah penanganan yang dilakukan ketika titik api ditemukan.
Polda mendalami kemungkinan adanya kelalaian atau pembiaran dalam penanganan kebakaran tersebut. Namun, dugaan itu masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan alat bukti.
Ada Perbedaan Data Luas Lahan Terbakar
Informasi mengenai luas kebakaran PT GMP juga memuat perbedaan angka dalam pemberitaan September 2026.
Pada 15 September 2026, RMOL Lampung memberitakan luas kebakaran sekitar 202 hektare berdasarkan data yang dikaitkan dengan laporan Kementerian Lingkungan Hidup.
Sementara itu, pemberitaan detikSumbagsel pada 19 September 2026 mengutip keterangan Polda Lampung yang menyebut hasil pemeriksaan awal mencapai sekitar 222 hektare.
Perbedaan tersebut perlu diperhatikan karena dapat berasal dari sumber data, waktu pendataan, atau metode pengukuran yang berbeda. Diperlukan penjelasan resmi untuk memastikan angka luas lahan terbakar yang menjadi hasil akhir pemeriksaan.
PT BSMI Juga Masuk dalam Penanganan Perkara
Selain PT GMP, Polda Lampung turut mendalami persoalan yang berkaitan dengan PT BSMI di Kabupaten Mesuji.
Dalam keterangannya pada September 2026, Polda menyebut perusahaan tersebut telah membuat laporan terkait pendudukan lahan sekitar 154 hektare. Lahan itu diduga digunakan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan dengan cara pembukaan melalui pembakaran.
Penyidik mendalami identitas pihak-pihak yang dilaporkan serta kemungkinan keterlibatan mereka dalam dugaan pembakaran lahan.
Dengan demikian, perkara PT BSMI memiliki konteks yang berbeda dari dugaan kelalaian dalam penanganan kebakaran di PT GMP. Laporan perusahaan mengenai pendudukan lahan tidak serta-merta membuktikan bahwa pihak yang dilaporkan telah melakukan pembakaran.
Kebakaran Kembali Ditangani di Area PT BSMI pada Oktober
Perhatian terhadap karhutla di wilayah PT BSMI kembali muncul pada Oktober 2026.
Berdasarkan laporan Tribratanews Polda Lampung yang diterbitkan 15 Oktober, Polres Mesuji bersama petugas perusahaan melakukan pemadaman di Desa Keagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya.
Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan 15 titik api dengan perkiraan luas lahan gambut terbakar sekitar 20 hektare. Titik api berada di Blok P dan Q 23 serta 24, pada area perkebunan kelapa sawit PT BSMI yang dalam laporan tersebut disebut diklaim masyarakat.
Pemadaman melibatkan tiga personel Polri dan 10 petugas perusahaan. Peralatan yang digunakan antara lain satu unit truk tangki milik PT BSMI serta perlengkapan pemadaman sederhana.
Petugas menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kondisi lahan gambut yang mudah terbakar, semak belukar, akses menuju lokasi yang sulit, hingga terbatasnya sumber air.
Seluruh 15 titik api yang ditangani dilaporkan berhasil dipadamkan. Meski demikian, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
Penegakan Hukum Menunggu Hasil Pemeriksaan
Penanganan karhutla dapat melibatkan pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur pelanggaran, baik berupa tindakan pembakaran maupun kelalaian yang memenuhi ketentuan hukum.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan melarang pelaku usaha perkebunan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Ketentuan pidananya tercantum dalam Pasal 108.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur larangan pembukaan lahan dengan cara membakar serta ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Meski demikian, penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada hasil penyidikan dan pembuktian unsur tindak pidana.
Dalam pemberitaan 19 September 2026, Polda Lampung menyebut penanganan perkara masih berjalan dan belum mengumumkan penetapan tersangka. Perkembangan terbaru mengenai status hukum kedua perkara tersebut masih memerlukan konfirmasi kepada Ditreskrimsus Polda Lampung.
Kasus ini menjadi perhatian dalam upaya pengendalian karhutla di Lampung, terutama terkait pencegahan kebakaran di kawasan perkebunan, kesiapan sarana pemadaman, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Sumber: Polda Lampung, detikSumbagsel, RMOL Lampung, dan Tribratanews Polda Lampung.
Aji Nugroho, S.Pd.
Tim Redaksi.
