TNI AU Berikan Klarifikasi
Pihak TNI Angkatan Udara memberikan pernyataan resmi terkait perselisihan dengan masyarakat Kampung Bakung Udik mengenai kegiatan pemasangan patok batas lahan.
Setelah menyampaikan klarifikasi tersebut, masih terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan, khususnya mengenai dokumen BMN, peta batas lahan, serta status kepemilikan tanah masyarakat.
Klaim BMN Dipertanyakan, Publik Menanti Bukti dan Kejelasan Batas Lahan
Pernyataan TNI AU bahwa lahan yang dipatok merupakan Barang Milik Negara (BMN) membuka persoalan yang lebih mendasar mengenai status hukum dan batas penguasaan tanah di Kampung Bakung.
Jika lahan tersebut telah tercatat sebagai aset negara, publik berhak mengetahui dasar pencatatan dan dokumen yang menjadi landasan klaim tersebut.
Ada sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh TNI AU maupun instansi pertanahan.
Pertama, apa dasar hukum dan dokumen perolehan tanah yang menjadikan kawasan tersebut sebagai Barang Milik Negara? Apakah terdapat sertifikat hak pakai, berita acara penyerahan aset, keputusan penetapan status penggunaan, atau dokumen hukum lainnya?
Kedua, berapa luas lahan yang secara resmi tercatat sebagai aset TNI AU dan di mana batas koordinatnya? Publik perlu mengetahui apakah seluruh kawasan yang dipatok masuk dalam peta aset negara atau terdapat bidang-bidang tanah yang berada di luar batas tersebut.
Ketiga, bagaimana dengan masyarakat yang mengaku telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM)? Apakah TNI AU telah melakukan pencocokan data dengan ATR/BPN untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih antara aset negara dan sertifikat kepemilikan warga?
Keempat, apakah pemasangan patok telah melalui pemberitahuan, sosialisasi, dan koordinasi dengan pemerintah kampung serta masyarakat terdampak? Penjelasan mengenai prosedur ini penting untuk menjawab keberatan warga yang merasa tidak mendapatkan informasi memadai.
Kelima, bagaimana mekanisme penyelesaian apabila ditemukan sertifikat warga yang berada di dalam wilayah yang diklaim sebagai aset negara? Apakah akan dilakukan pengukuran ulang dan pemeriksaan riwayat tanah secara terbuka dengan melibatkan seluruh pihak?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar klaim aset negara maupun klaim kepemilikan masyarakat tidak berhenti pada pernyataan masing-masing pihak.
ATR/BPN Diminta Buka Data Pertanahan
Selain TNI AU, Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang dan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Lampung juga perlu memberikan penjelasan.
Sebagai instansi yang memiliki kewenangan di bidang administrasi pertanahan, ATR/BPN diharapkan dapat menjelaskan hasil pengukuran dan pemetaan yang sebelumnya dilakukan di kawasan tersebut.
Apakah hasil plotting pada Januari 2026 telah menghasilkan peta bidang yang definitif? Apakah telah ditemukan indikasi tumpang tindih antara klaim aset negara dengan bidang tanah yang bersertifikat atas nama masyarakat?
Transparansi data pertanahan menjadi salah satu kunci penyelesaian konflik ini.
Masyarakat tidak cukup hanya diminta menerima klaim administratif. Sebaliknya, negara juga perlu memastikan setiap tindakan pengamanan aset dilakukan berdasarkan batas dan dokumen hukum yang jelas.
Pemprov Lampung Jangan Biarkan Kesepakatan Berhenti di Atas Kertas
Pemerintah Provinsi Lampung sebelumnya telah memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dan instansi terkait pada 7 Mei 2026.
Pertemuan tersebut menghasilkan empat kesepakatan yang menekankan penyelesaian damai, konstitusional, serta penolakan terhadap intimidasi dan tindakan yang merugikan masyarakat.
Namun, kembali munculnya persoalan pematokan pada Oktober 2026 menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kesepakatan tersebut telah ditindaklanjuti.
Apa hasil koordinasi Pemprov Lampung dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan?
Apakah sudah ada tim khusus yang melakukan verifikasi batas dan status kepemilikan tanah?
Pemerintah daerah perlu menyampaikan perkembangan penyelesaian secara terbuka agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Lampung Online Membuka Ruang Klarifikasi
Lampung Online memandang bahwa pengamanan aset negara dan perlindungan hak masyarakat merupakan dua kewajiban yang harus berjalan beriringan.
Karena itu, kami mendorong TNI AU/Lanud Pangeran M. Bun Yamin untuk memberikan penjelasan lebih terperinci, termasuk membuka dokumen dasar klaim BMN dan peta batas lahan yang menjadi objek pematokan.
Kami juga mendorong ATR/BPN untuk melakukan verifikasi bersama terhadap dokumen kepemilikan masyarakat dan data aset negara.
Kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami meminta agar proses mediasi yang telah dibangun tidak berhenti pada pertemuan formal, tetapi dilanjutkan dengan langkah penyelesaian yang terukur.
Lampung Online membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan tanggapan dari TNI AU, ATR/BPN, pemerintah daerah, LBH, maupun perwakilan masyarakat untuk memastikan persoalan ini diberitakan secara berimbang dan berdasarkan fakta.
Sebab dalam konflik agraria, yang dibutuhkan bukan sekadar siapa yang paling kuat mengklaim tanah, melainkan siapa yang dapat membuktikan haknya berdasarkan hukum.
Aji Nugroho, S.Pd.
Tim Redaksi.
